pemilu 2009

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata ‘pemilihan’ lebih sering digunakan.Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemilihan Umum ini adalah yang kedua kalinya diselenggarakan di Indonesia.

Pemilu ini dijadwalkan akan berlangsung di bulan Juli 2009.[1]

Sistim Pemilihan Umum

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Bakal Calon Presiden

Sejumlah tokoh telah mengumumkan akan mencalonkan diri atau menerima pencalonan pada 2009, diantaranya:

Tokoh-tokoh yang telah menyatakan kemungkinan akan mencalonkan diri antara lain

Tokoh-tokoh lain yang dianggap memiliki peluang dalam pemilihan presiden antara lain,

Survei

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Penyelenggara Pilkada

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Peserta Pilkada

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.

Pemilu 2009

Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh, yaitu:[1]

Partai politik nasional

1.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

2.

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*

3.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

4.

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

5.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

6.

Partai Barisan Nasional (Barnas)

7.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*

8.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*

9.

Partai Amanat Nasional (PAN)*

10.

Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)

11.

Partai Kedaulatan

12.

Partai Persatuan Daerah (PPD)

13.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*

14.

Partai Pemuda Indonesia (PPI)

15.

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)*

16.

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

17.

Partai Karya Perjuangan (PKP)

18.

Partai Matahari Bangsa (PMB)

19.

Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)*

20.

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)*

21.

Partai Republika Nusantara (RepublikaN)

22.

Partai Pelopor*

23.

Partai Golongan Karya (Golkar)*

24.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*

25.

Partai Damai Sejahtera (PDS)*

26.

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)

27.

Partai Bulan Bintang (PBB)*

28.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*

29.

Partai Bintang Reformasi (PBR)*

30.

Partai Patriot

31.

Partai Demokrat*

32.

Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)

33.

Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

34.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

41.

Partai Merdeka

42.

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)

43.

Partai Sarikat Indonesia (PSI)

44.

Partai Buruh

Catatan: Tanda * menandakan partai yang mendapat kursi di DPR pada Pemilu 2004.

Partai politik lokal Aceh

35.

Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS)[2]

36.

Partai Daulat Aceh (PDA)

37.

Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)

38.

Partai Rakyat Aceh (PRA)[3]

39.

Partai Aceh (PA)

40.

Partai Bersatu Aceh (PBA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s